» » » » » » » Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran

Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran

, , , , ,
Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran
link : Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran

Baca juga


Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran

Ambon, Malukupost.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho mengakui tahun ini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku, mengalami kekurangan anggaran. Sehingga mengakibatkan sejumlah program pada dinas dan badan tidak berjalan. “Hampir di semua dinas dan badan program tidak berjalan akibat kekurangan anggaran,”ujar Sihaloho, di Ambon, Selasa (30/8). Menurutnya, setiap dinas maupun badan mempunyai program prioritas, yang kemudian diusulkan dalam tubuh anggaran. Namun sayangnya, program prioritas yang telah ditetapkan tidak berjalan, disebabkan kekurangan anggaran. “Dana kita masih terbatas secara keseluruhan, APBN saja tahun ini dipotong banyak, jadi memang kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,”tuturnya. Salah satu badan yang programnya tidak berjalan akibat kekurangan anggaran, yakni Badan Kesbangpolimas Maluku. Menurut Kepala Bidang hubungan antar lembaga, Drs. Titus F.L. Renwarin, dari semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku yang minim anggaran adalah Badan Kesbangpol Maluku. Terbukti di tahun ini, pagu anggaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku bagi badan Kesbangpol Maluku hanya Rp. 1.000.000.500. “Selama ini kita diplot anggaran tidak didasarkan pada program, sehingga sejumlah program yang ditetapkan tidak berjalan,”pungkasnya. Diungkapkan, ada beberapa program prioritas yang sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan, sesuai peraturan perundang-undangan. Namun juga tidak bisa dilaksanakan, diantaranya pengawasan orang asing, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan konflik sosial, dan yang paling pemantauan Pilkada. “Anggaran untuk kegiatan pemantauan Pilkada saja baru diusulkan di APBD-P,”ucapnya. Mengingat keterbatasan anggaran, dirinya meminta dukungan semua pihak, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Maluku untuk memplot bisa memberikan anggaran lebih, sehingga program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan. (MP-7)
Ambon, Malukupost.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho mengakui tahun ini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku, mengalami kekurangan anggaran. Sehingga mengakibatkan sejumlah program pada dinas dan badan tidak berjalan.

“Hampir di semua dinas dan badan program tidak berjalan akibat kekurangan anggaran,”ujar Sihaloho, di Ambon, Selasa (30/8).

Menurutnya, setiap dinas maupun badan mempunyai program prioritas, yang kemudian diusulkan dalam tubuh anggaran. Namun sayangnya, program prioritas yang telah ditetapkan tidak berjalan, disebabkan kekurangan anggaran.

“Dana kita masih terbatas secara keseluruhan, APBN saja tahun ini dipotong banyak, jadi memang kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” tuturnya.

Salah satu badan yang programnya tidak berjalan akibat kekurangan anggaran, yakni Badan Kesbangpolimas Maluku.

Menurut Kepala Bidang hubungan antar lembaga, Drs. Titus F.L. Renwarin, dari semua SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku yang minim anggaran adalah Badan Kesbangpol Maluku. Terbukti di tahun ini, pagu anggaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku bagi badan Kesbangpol Maluku hanya Rp. 1.000.000.500.

“Selama ini kita diplot anggaran tidak didasarkan pada program, sehingga sejumlah program yang ditetapkan tidak berjalan,”pungkasnya.

Diungkapkan, ada beberapa program prioritas yang sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan, sesuai peraturan perundang-undangan. Namun juga tidak bisa dilaksanakan, diantaranya pengawasan orang asing, pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan konflik sosial, dan yang paling pemantauan Pilkada.

“Anggaran untuk kegiatan pemantauan Pilkada saja baru diusulkan di APBD-P,”ucapnya.

Mengingat keterbatasan anggaran, dirinya meminta dukungan semua pihak, dalam hal ini Gubernur dan DPRD Maluku untuk memplot bisa memberikan anggaran lebih, sehingga program yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan. (MP-7)


Demikianlah Artikel Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran

Sekianlah artikel Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2016/08/kepala-bappeda-maluku-akui-pemda.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "Kepala Bappeda Maluku Akui Pemda Kekurangan Anggaran"

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)