DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda

DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda
link : DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda

Baca juga


DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda

Ambon, Malukupost.com - DPRD Provinsi Maluku mengagendakan pemanggilan tim anggaran pemprov untuk membahas masalah tertundanya pembayaran jasa tenaga dokter dan medis yang melayani pasien pemegang kartu Jamkesda pada 2015. "Untuk masalah Jasmkesda, kesalahannya ada pada pemda sehingga yang 2015 belum dibayarkan. Jadi, kami akan koordinasi kenapa belum dilunasi baru enam bulan dibayarkan," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa (13/9). Padahal para tenaga medis di RSUD juga telah menandatangani klaim dana Jamkesda selama satu tahun tetapi realisasi pembayarannya terhambat. Kemudian anggaran pemda itu harus realisasi satu tahun sehingga menjadi catatan kritis DPRD untuk membicarakan ini dengan tim anggaran secara terbatas "Setelah berakhir masa reses, kita akan panggil tim anggaran kenapa tidak bayar jasa pelayanan jamkesda RSUD secara penuh," tandasnya. Kalau untuk masalah BPJS yang dikeluhkan sudah dituntaskan oleh pihak rumah sakit jadi DPRD meminta para dokter jaga, tenaga media harus optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Fakta membuktikan bahwa di ruangan-ruangan kelas, bangsal, maupun paviluim RSUD dr. M. Haulussy Ambon banyak masalah, mulai dari kekurangan alat medis yang harus ada guna memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada pasien "Tolong rencana anggaran pembiayaan (RAP) segera dibuat dan dimasukan ke direktur dan lanjut ke DPRD bersama pemprov sehingga apa yang menjadi kebutuhan RSUD bisa dipenuhi," jelas Richard. Richard mengakui, Pihak DPRD juga menerima informasi pelayanan kesehatan kurang maksimal karena ada hal-hal yang ikut menghambat seperti masalah peralatan medis, misalnya untuk ruang laboratorium rumah sakit ada ruang rapat dokter yang tidak dilengkapi meja kursi dan hanya menggunakan kursi plastik. "Salah satu solusinya, kita bahas anggaran itu ada Rp2 triliun lebih dan kita harus patok anggaran dari masing-masing anggota DPRD Rp500 juta kali 45 orang bisa menutupi kekurangan yang ada dan ini," ujarnya. Banyak kerusakan pada toilet, wastafel dan sebagainya ini merupakan keadaan memaksa untuk segera ditanggulangi, tetapi harus dilihat mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sehingga anggaran untuk pengadaan alkes, rehab, dan sebagainya kita pastikan masuk APBD Perubahan 2016. (MP-5)
Ambon, Malukupost.com - DPRD Provinsi Maluku mengagendakan pemanggilan tim anggaran pemprov untuk membahas masalah tertundanya pembayaran jasa tenaga dokter dan medis yang melayani pasien pemegang kartu Jamkesda pada 2015.

"Untuk masalah Jasmkesda, kesalahannya ada pada pemda sehingga yang 2015 belum dibayarkan. Jadi, kami akan koordinasi kenapa belum dilunasi baru enam bulan dibayarkan," kata Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa (13/9).

Padahal para tenaga medis di RSUD juga telah menandatangani klaim dana Jamkesda selama satu tahun tetapi realisasi pembayarannya terhambat.

Kemudian anggaran pemda itu harus realisasi satu tahun sehingga menjadi catatan kritis DPRD untuk membicarakan ini dengan tim anggaran secara terbatas "Setelah berakhir masa reses, kita akan panggil tim anggaran kenapa tidak bayar jasa pelayanan jamkesda RSUD secara penuh," tandasnya.

Kalau untuk masalah BPJS yang dikeluhkan sudah dituntaskan oleh pihak rumah sakit jadi DPRD meminta para dokter jaga, tenaga media harus optimal menjalankan tugas dan fungsinya.

Fakta membuktikan bahwa di ruangan-ruangan kelas, bangsal, maupun paviluim RSUD dr. M. Haulussy Ambon banyak masalah, mulai dari kekurangan alat medis yang harus ada guna memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada pasien "Tolong rencana anggaran pembiayaan (RAP) segera dibuat dan dimasukan ke direktur dan lanjut ke DPRD bersama pemprov sehingga apa yang menjadi kebutuhan RSUD bisa dipenuhi," jelas Richard.

Richard mengakui,  Pihak DPRD juga menerima informasi pelayanan kesehatan kurang maksimal karena ada hal-hal yang ikut menghambat seperti masalah peralatan medis, misalnya untuk ruang laboratorium rumah sakit ada ruang rapat dokter yang tidak dilengkapi meja kursi dan hanya menggunakan kursi plastik.

"Salah satu solusinya, kita bahas anggaran itu ada Rp2 triliun lebih dan kita harus patok anggaran dari masing-masing anggota DPRD Rp500 juta kali 45 orang bisa menutupi kekurangan yang ada dan ini," ujarnya.

Banyak kerusakan pada toilet, wastafel dan sebagainya ini merupakan keadaan memaksa untuk segera ditanggulangi, tetapi harus dilihat mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sehingga anggaran untuk pengadaan alkes, rehab, dan sebagainya kita pastikan masuk APBD Perubahan 2016. (MP-5)


Demikianlah Artikel DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda

Sekianlah artikel DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2016/09/dprd-bakal-panggil-tim-anggaran-pemprov.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "DPRD Bakal Panggil Tim Anggaran Pemprov Bahas Masalah Jamkesda"

Posting Komentar