» » » » » » » Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas

Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas

, , , , ,
Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas
link : Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas

Baca juga


Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas

Saumlaki, Malukupost.com - Kapolres Maluku Tenggara Barat (MTB), AKBP. Mukhamad Safei menyatakan pihaknya belum mendapat kepastian mengenai anggaran pengamanan Pilkada serentak 2017 di kabupaten itu. "Dari total anggaran yang berkisar Rp.11 miliar, yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB untuk dibahas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ternyata belum ada realisasi," katanya dalam dialog dengan wartawan cetak dan elektronik di ruang rapat Polres MTB di Saumlaki, Kamis (13/10). Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Kapolres, Pemkab MTB hanya menyetujui separuh dari total anggaran tersebut. "Kami sudah usulkan berdasarkan Peraturan Kapolri atau Perkap, dimana pengamanan Pilkada ini sudah diatur dengan Prosedur Tetap tentang penentuan personel keamanan. Jadi jika ada rasionalisasi, maka seharusnya melibatkan institusi Polri dan jangan sepihak," katanya. Menurut Safei, jika Pemkab MTB beralasan penentuan anggaran tersebut berdasarkan ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah, maka perlu ada transparansi, karena belum ada ruang klarifikasi bagi Polri terhadap anggaran yang diajukan itu. Dia mengungkapkan, pengamanan di wilayah MTB membutuhkan total anggaran tersebut, karena dana operasional bagi tim yang akan diterjunkan telah diperhitungkan dengan letak geografis wilayah, serta kerawanan Pilkada. Total personel yang ditugaskan mencapai 456 orang, 150 di antaranya dari Polres MTB, dan ada personel BKO yang akan didatangkan dari Polda Maluku terdiri dari 60 anggota Brimob dan 90 anggota Shabara. Sejumlah titik rawan yang bakal menjadi prioritas adalah di kecamatan Wermaktian, Selaru, Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MTB, Rosias M. Kabalmay, saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa dana pengamanan Pilkada bagi Polres MTB baru saja dibahas pihaknya dengan perwakilan Polres yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres MTB, Kompol. Sebastian Melsasail. "Kita baru saja sepakati bersama hari ini, dimana dari hasil rasionalisasi berdasarkan Peraturan Kapolri dan melihat kemampuan keuangan daerah, kita telah anggarkan Rp5,4 milyar," katanya. Menurut Rosias, usulan Polres MTB itu tidak serta merta diterima oleh pemerintah daerah karena kemampuan keuangan daerah yang turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan nasional. Dijelaskannya, sumber keuangan terbesar daerah berasal dari dana-dana perimbangan, sehingga kebijakan Pemerintah Pusat untuk memotong 10 persen dana alokasi khusus (DAK) beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. "Kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah pusat memotong 10 persen DAK bagi semua kabupaten/kota. Kita di MTB mengalami pengurangan kurang lebih Rp.20 miliar, serta ada beberapa dana lain yang turut dipending (ditunda) mengingat kondisi keuangan Negara," katanya. Atas dasar itu, lanjutnya, sampai saat ini usulan Polres itu masih dikaji secara baik agar betul-betul berdasarkan kebutuhan rill pengamanan. Selain itu, belum tersedianya anggaran Polres MTB dalam APBD induk disebabkan adanya wacana bahwa anggaran pengamanan dibiayai APBN, namun tidak ditindaklanjuti. Rosias menambahkan, kondisi di MTB ini juga dialami daerah lain di Indonesia. Berdasarkan evaluasi, dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada 2017, kurang lebih 20 daerah yang telah menganggarkan dana pengamanannya, karena berharap dana pengamanan itu ditanggulangi oleh APBN. "Inilah yang tadi saya sampaikan kepada Kabag OPS Polres, bahwa anggaran Rp5,4 miliar itu belum final, karena baru ditataran staf dan perlu mendapat persetujuan Bupati. Jika disetujui maka kita tawarkan untuk mekanisme penganggaran dan pencairannya itu dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Rp3,3 miliar dianggarkan dalam APBD-P 2016, dan Rp2,1 milyar dalam APBD 2017," katanya. "Jika Bupati Temmar merestui, maka akan dilakukan penandatanganan Notah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati dengan Kapolres dalam waktu dekat," tambahnya. (MP-3)
Saumlaki, Malukupost.com - Kapolres Maluku Tenggara Barat (MTB), AKBP. Mukhamad Safei menyatakan pihaknya belum mendapat kepastian mengenai anggaran pengamanan Pilkada serentak 2017 di kabupaten itu.

"Dari total anggaran yang berkisar Rp.11 miliar, yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB untuk dibahas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ternyata belum ada realisasi," katanya dalam dialog dengan wartawan cetak dan elektronik di ruang rapat Polres MTB di Saumlaki, Kamis (12/10).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Kapolres, Pemkab MTB hanya menyetujui separuh dari total anggaran tersebut.

"Kami sudah usulkan berdasarkan Peraturan Kapolri atau Perkap, dimana pengamanan Pilkada ini sudah diatur dengan Prosedur Tetap tentang penentuan personel keamanan. Jadi jika ada rasionalisasi, maka seharusnya melibatkan institusi Polri dan jangan sepihak," katanya.

Menurut Safei, jika Pemkab MTB beralasan penentuan anggaran tersebut berdasarkan ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah, maka perlu ada transparansi, karena belum ada ruang klarifikasi bagi Polri terhadap anggaran yang diajukan itu.

Dia mengungkapkan, pengamanan di wilayah MTB membutuhkan total anggaran tersebut, karena dana operasional bagi tim yang akan diterjunkan telah diperhitungkan dengan letak geografis wilayah, serta kerawanan Pilkada.

Total personel yang ditugaskan mencapai 456 orang, 150 di antaranya dari Polres MTB, dan ada personel BKO yang akan didatangkan dari Polda Maluku terdiri dari 60 anggota Brimob dan 90 anggota Shabara.

Sejumlah titik rawan yang bakal menjadi prioritas adalah di kecamatan Wermaktian, Selaru, Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara.

Saumlaki, Malukupost.com - Kapolres Maluku Tenggara Barat (MTB), AKBP. Mukhamad Safei menyatakan pihaknya belum mendapat kepastian mengenai anggaran pengamanan Pilkada serentak 2017 di kabupaten itu. "Dari total anggaran yang berkisar Rp.11 miliar, yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB untuk dibahas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ternyata belum ada realisasi," katanya dalam dialog dengan wartawan cetak dan elektronik di ruang rapat Polres MTB di Saumlaki, Kamis (13/10). Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata Kapolres, Pemkab MTB hanya menyetujui separuh dari total anggaran tersebut. "Kami sudah usulkan berdasarkan Peraturan Kapolri atau Perkap, dimana pengamanan Pilkada ini sudah diatur dengan Prosedur Tetap tentang penentuan personel keamanan. Jadi jika ada rasionalisasi, maka seharusnya melibatkan institusi Polri dan jangan sepihak," katanya. Menurut Safei, jika Pemkab MTB beralasan penentuan anggaran tersebut berdasarkan ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah, maka perlu ada transparansi, karena belum ada ruang klarifikasi bagi Polri terhadap anggaran yang diajukan itu. Dia mengungkapkan, pengamanan di wilayah MTB membutuhkan total anggaran tersebut, karena dana operasional bagi tim yang akan diterjunkan telah diperhitungkan dengan letak geografis wilayah, serta kerawanan Pilkada. Total personel yang ditugaskan mencapai 456 orang, 150 di antaranya dari Polres MTB, dan ada personel BKO yang akan didatangkan dari Polda Maluku terdiri dari 60 anggota Brimob dan 90 anggota Shabara. Sejumlah titik rawan yang bakal menjadi prioritas adalah di kecamatan Wermaktian, Selaru, Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MTB, Rosias M. Kabalmay, saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa dana pengamanan Pilkada bagi Polres MTB baru saja dibahas pihaknya dengan perwakilan Polres yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres MTB, Kompol. Sebastian Melsasail. "Kita baru saja sepakati bersama hari ini, dimana dari hasil rasionalisasi berdasarkan Peraturan Kapolri dan melihat kemampuan keuangan daerah, kita telah anggarkan Rp5,4 milyar," katanya. Menurut Rosias, usulan Polres MTB itu tidak serta merta diterima oleh pemerintah daerah karena kemampuan keuangan daerah yang turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan nasional. Dijelaskannya, sumber keuangan terbesar daerah berasal dari dana-dana perimbangan, sehingga kebijakan Pemerintah Pusat untuk memotong 10 persen dana alokasi khusus (DAK) beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. "Kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah pusat memotong 10 persen DAK bagi semua kabupaten/kota. Kita di MTB mengalami pengurangan kurang lebih Rp.20 miliar, serta ada beberapa dana lain yang turut dipending (ditunda) mengingat kondisi keuangan Negara," katanya. Atas dasar itu, lanjutnya, sampai saat ini usulan Polres itu masih dikaji secara baik agar betul-betul berdasarkan kebutuhan rill pengamanan. Selain itu, belum tersedianya anggaran Polres MTB dalam APBD induk disebabkan adanya wacana bahwa anggaran pengamanan dibiayai APBN, namun tidak ditindaklanjuti. Rosias menambahkan, kondisi di MTB ini juga dialami daerah lain di Indonesia. Berdasarkan evaluasi, dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada 2017, kurang lebih 20 daerah yang telah menganggarkan dana pengamanannya, karena berharap dana pengamanan itu ditanggulangi oleh APBN. "Inilah yang tadi saya sampaikan kepada Kabag OPS Polres, bahwa anggaran Rp5,4 miliar itu belum final, karena baru ditataran staf dan perlu mendapat persetujuan Bupati. Jika disetujui maka kita tawarkan untuk mekanisme penganggaran dan pencairannya itu dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Rp3,3 miliar dianggarkan dalam APBD-P 2016, dan Rp2,1 milyar dalam APBD 2017," katanya. "Jika Bupati Temmar merestui, maka akan dilakukan penandatanganan Notah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati dengan Kapolres dalam waktu dekat," tambahnya. (MP-3)
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MTB, Rosias M. Kabalmay, saat ditemui di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa dana pengamanan Pilkada bagi Polres MTB baru saja dibahas pihaknya dengan perwakilan Polres yang dipimpin oleh Kabag OPS Polres MTB, Kompol. Sebastian Melsasail.

"Kita baru saja sepakati bersama hari ini, dimana dari hasil rasionalisasi berdasarkan Peraturan Kapolri dan melihat kemampuan keuangan daerah, kita telah anggarkan Rp5,4 milyar," katanya.

Menurut Rosias, usulan Polres MTB itu tidak serta merta diterima oleh pemerintah daerah karena kemampuan keuangan daerah yang turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan nasional.

Dijelaskannya, sumber keuangan terbesar daerah berasal dari dana-dana perimbangan, sehingga kebijakan Pemerintah Pusat untuk memotong 10 persen dana alokasi khusus (DAK) beberapa waktu lalu sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

"Kita ketahui bersama bahwa kebijakan pemerintah pusat memotong 10 persen DAK bagi semua kabupaten/kota. Kita di MTB mengalami pengurangan kurang lebih Rp.20 miliar, serta ada beberapa dana lain yang turut dipending (ditunda) mengingat kondisi keuangan Negara," katanya.

Atas dasar itu, lanjutnya, sampai saat ini usulan Polres itu masih dikaji secara baik agar betul-betul berdasarkan kebutuhan rill pengamanan.

Selain itu, belum tersedianya anggaran Polres MTB dalam APBD induk disebabkan adanya wacana bahwa anggaran pengamanan dibiayai APBN, namun tidak ditindaklanjuti.

Rosias menambahkan, kondisi di MTB ini juga dialami daerah lain di Indonesia. Berdasarkan evaluasi, dari 101 daerah yang melaksanakan Pilkada 2017, kurang lebih 20 daerah yang telah menganggarkan dana pengamanannya, karena berharap dana pengamanan itu ditanggulangi oleh APBN.

"Inilah yang tadi saya sampaikan kepada Kabag OPS Polres, bahwa anggaran Rp5,4 miliar itu belum final, karena baru ditataran staf dan perlu mendapat persetujuan Bupati. Jika disetujui maka kita tawarkan untuk mekanisme penganggaran dan pencairannya itu dilakukan sebanyak dua kali, yaitu Rp3,3 miliar dianggarkan dalam APBD-P 2016, dan Rp2,1 milyar dalam APBD 2017," katanya.

"Jika Bupati Temmar merestui, maka akan dilakukan penandatanganan Notah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati dengan Kapolres dalam waktu dekat," tambahnya. (MP-3)


Demikianlah Artikel Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas

Sekianlah artikel Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2016/10/anggaran-pengamanan-pilkada-di-mtb.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "Anggaran Pengamanan Pilkada Di MTB Belum Jelas"

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)