Judul : OPINI: Makiavelis
link : OPINI: Makiavelis
OPINI: Makiavelis
 |
| Ashar. (Sket Pencil/Bonepos). |
Wacanapun kian berkembang mulai dari pemasangan bendera yang semberawut tanpa memperhatikan netralitas, Mobilisasi PNS dan honorer, dugaan Mobil dinas yang dibranding logo kegiatan dengan mengganti plat hitam hingga issu agar hari jumat dan sabtu sekolah diliburkan.
Posisi sebagai aparatur Negara menjadikan PNS sebagai bagian dari pada Negara sehingga cukup kuat mempengaruhi opini publik, hal inilah yang membuat partai politik menempatkan PNS sebagai target penting untuk memasarkan partainya. Masih jelas dipemikiran kita semua dimasa orde baru, pemanfaatan PNS sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, Dimana semua PNS adalah Golkar.
Setelah bergulirnya reformasi, ketika desentralisasi diberlakukan hingga setiap daerah memiliki kekuasaan lebih untuk mengelolah daerahnya serta memilih pemimpin yang cocok bagi daerahnya, masalah kenetralan PNS dalam politik menjadi masalah yang belum terpecahkan. Hal tersebut menjadikan Teori politik Nicollo Machiavelli semakin awet (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan), Bahwa semua tujuan dapat di usahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan sebagai tujuan akhir yang dapat dibenarkan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara untuk mengupayakan kenetralan PNS dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2004 yang melarang keikut sertaan PNS dalam partai politik, Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 pasal 4 ayat 15 yang menyatakan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah tertentu dan Surat Edaran Mendagri yang ditujukan kepada semua kepala daerah agar menata semua jajaran PNS untuk bersikap netral.
Akan tetapi semua itu mandul karena kewenangan kepala daerah terlalu besar dalam mengatur nasib PNS sebagaimana diatur dalam UU No.32 tahun 2004. Semangat reformasi birokrasi yang digaung-gaungkan dibeberapa instansi pemerintah selayaknya menjadikan PNS sebagai salah satu item yang harus dibenahi justru menjadikan posisi terhormat PNS sebagai pelayan masyarakat berganti dengan posisi busuk pelayan oknum pelaku politik praktis.
Seburuk-buruknya tindakan penghianatan adalah penguasa yang dijustifikasi oleh kejahatan dari yang diperintah. orang yang melakukan tindakan yang seperti ini disebut makiavelis.
Jika kita mencermati fenomena yang terjadi di Kabupaten Bone dan issu yang berkembang tersebut benar terjadi, maka hal tersebut bukanlah hal yang patut dibanggakan akan tetapi justru malah kemirisan dimana Mengikisnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena ketidak mampuan partai politik memobilisasi massa dari masyarakat sehinggah untuk memperlihatkan kekuatannya dilakukanlah mobilisasi PNS.
Semoga hal ini tidak menjadi sambutan hangat bagi Ketua Umum Partai Golkar.
PENULIS : ASHAR - Kader HMI Cabang Bone
EDITOR : RISWAN
COPYRIGHT © BONEPOS 2016
Demikianlah Artikel OPINI: Makiavelis
Sekianlah artikel OPINI: Makiavelis kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel OPINI: Makiavelis dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2016/10/opini-makiavelis.html
0 Response to "OPINI: Makiavelis"
Posting Komentar