Judul : Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022
link : Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022
Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022
Demikian rangkuman dialog interaktif LPP RRI Pro I Ambon, Sabtu (28/1/2017) pagi, yang mengangkat tajuk sentral:” Melacak Sang Pemimpin KONI Maluku” bersama akademisi dan praktisi olahraga, Dr.Albert Fenanlampir, M.Pd, Redaktur Olahraga Senior, Rony Samloy, dan Carolis Nirahua (Kabid Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku). Dialog itu dipandu Joe Souruy, produser Kabid TMB Jhony Baso, Pengarah Acara Niar Abdul Litiloly, dan operator Excel Carol.
Pada kesempatan itu, Fenanlampir menyatakan sosok Ketum KONI Maluku mendatang harus mampu berkantor seharian penuh meski hanya mengonsumsi sarimie atau mie instan, yang penting fokus mengurusi KONI Maluku.
“Selama ini kantor KONI Maluku ibarat rumah besar yang sepi, mati suri, tak ada aktivitas apa-apa. Nanti mau PON baru kita kumpul-kumpul bersama. Jadi siapapun yang kelak terpilih sebagai Ketum KONI Maluku, sosok itu harus fokus, full time, berkantor meski harus makan sarimie,” papar dosen Program Studi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi (Penjaskrek) FKIP Universitas Pattimura.
Menurut Fenanlampir, sesuai AD KONI, setahun sebelum pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Maluku seharusnya tim penjaringan, tim penyaringan, dan tim seleksi sudah bekerja sehingga pada saat pelaksanaan Musorprov KONI Maluku nanti sudah tergambar siapa-siapa kandidat Ketum yang akan maju bertarung dengan visi dan misinya.
“Pengalaman selama ini proses ini tidak berjalan. Tiba-tiba saja sudah ada sodoran nama calon, dan langsung aklamasi terhadap pak Karel (Ralahalu). Memang ada baiknya karena pengalaman di Maluku selama ini, seratus persen anggaran pembinaan olahraga berasal dari APBD sehingga sosok birokrat itu masih dinilai layak memimpin KONI Maluku meski hal itu bertentangan dengan UU SKN,” terangnya.
Sementara itu, Samloy menyatakan ketum KONI Maluku periode lima tahun ke depan harus total, baik tenaga, waktu, maupun topangan dana pribadi, untuk mengurusi induk organisasi dari seluruh cabang olahraga itu.
“Selain kriteria yang sudah diatur dalam AD KONI dan UU SKN, sosok Ketum KONI Maluku ke depan harus total, punya networking luas dengan KONI Pusat dan seluruh PB cabor, akomodatif, komunikatif, dan mampu melobi anggaran untuk menopang program-program KONI Maluku,” sebutnya.
Ketum KONI Maluku nanti, urai Samloy, juga harus punya kepedulian tinggi terhadap masa depan atlet dan pelatih sehingga peluang ’bisnis ilegal’ di balik penjualan atlet-atlet potensial menjelang PON XX/2020 Papua dapat diminimalisasi sejak saat ini.
“Harus dicatat, sepulang PON XIX/2016 Jawa Barat itu hampir sebagian besar atlet dan pelatih kecewa berat, karena ternyata bonus diberikan Pemprov tidak sesuai harapan mereka. Ini menjadi bumerang dan lonceng kematian bagi daerah ini menuju PON 2020 jika tak segera disikapi serius siapapun yang kelak menjadi Ketum KONI Maluku. Karena itu, Musorprov KONI Maluku dalam waktu dekat nanti punya nilai penting dan strategis untuk mewujudkan target tinggi di PON Papua sekaligus memagari atlet dan pelatih daerah ini agar tidak dibajak daerah-daerah lain di Tanah Air,” ingatnya.
Samloy mengakui pada 2008 silam ada kebijakan Pemprov Maluku terhadap atlet-atlet berprestasi, yakni pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan beasiswa bagi atlet pelajar yang lulus dari PPLP Maluku.
“Harapan masyarakat adalah kebijakan ini tetap ada dan menjadi perenungan bagi ketum KONI Maluku ke depan”.
Samloy membeberkan ada sejumlah kandidat yang didapuk memimpin KONI Maluku ke depan, yakni Said Assagaff, Zeth Sahuburua, Tony Pariela, Albert Fenanlampir, Izack Saimima, Agus Lomo, dan Anos Yermias.
“Sosok-sosok ini yang mengemuka sesuai keinginan masyarakat pencinta olahraga lokal,” ujranya.
Sementara itu, Nirahua menandaskan mayoritas atlet-atlet penyumbang medali bagi Maluku di PON XIX Jawa Barat dibina di PPLP Maluku. Persoalannya, anggaran pembinaan PPLP yang dikantongi Dispora Maluku untuk setiap tahun anggaran hanya berkisar Rp.1,5 miliar sehingga jumlah itu tidak sebanding dengan apa yang digelontorkan ke KONI Maluku sebesar Rp. 16,5 miliar.
“Kalau di daerah lain anggaran pembinaan cabang itu lebih banyak diberikan ke Dispora, bukan KONI, tetapi di Maluku sebaliknya di mana anggaran ke KONI lebih banyak daripada yang dikasih ke Dispora. Padahal, embrio pembinaan atlet potensial itu awalnya dari PPLP. Semoga bapak-bapak dewan di Karpan dan pemprov Maluku bisa menyikapi hal ini,” ucapnya.
Nirahua berharap ada langkah tanggap KONI Maluku terhadap mantan-mantan atlet PPLP yang masih berstatus atlet. Ambil misal La Memo, Raja Rowing Asia.
“Sekarang ini La Memo sudah lulus dari PPLP Maluku. La Memo ini sudah lama ingin digaet daerah lain, tapi karena masih berstatus atlet PPLP Maluku sehingga peluang itu sulit terwujud. Sekarang dia sudah lulus. Kalau KONI Maluku dan pemprov tidak melihat ini, saya khawatir La Memo akan dibajak daerah lain,” tandasnya.
Nirahua mengakui lebih kurang terdapat 10 atlet yang diangkat sebagai PNS dan kini ditempatkan di Dispora Maluku setelah sukses di PON 2008 Kalimantan Timur. (rony samloy)
Demikianlah Artikel Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022
Sekianlah artikel Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022 dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2017/01/totalitas-ketua-umum-koni-maluku-2017.html
Related Posts :
Remikan Objek Wisata Baru Bone, Ini Harapan Bupati Fahsar- Sosialisasi Pilkada Serentak, Anggota KPU Sinjai Ajak Mahasiswa Blusukan ke Pasar
- Belasan Kapal Perintis Layani Jalur Terisolasi Di Maluku
- Wow! Begini Penampakan Hasil Bedah Rumah Dinas PU Bone di Libureng
- Golkar Serahkan Penentuan Balon Wagub Kepada Assagaff
0 Response to "Totalitas Ketua Umum KONI Maluku 2017-2022"
Posting Komentar