Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada
link : Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada

Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada

Oratmangun: "Hal ini telah meluluhlantakkan nilai kultural Duan Lolat dan menggerogoti kearifan demokrasi Pancasila,"

Dharma Oratmangun Bersama Tim Pengacara  Mengajukan Gugatan Pilkada Ke MK

Saumlaki, Malukupost.com - Kajian stabilitas kawasan perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara jadi sentra perhatian Pemerintah Pusat dan Negara-negara sahabat, lebih khusus lagi kawasan regional pasifik selatan.

Dharma Oratmangun, Calon Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) yang diusung oleh Golkar dan PAN yang dikonfirmasi media ini di Saumlaki, Rabu (8/3), menilai gejolak instabilitas kawasan perbatasan khususnya di kabupaten MTB yang berbatasan dengan Negara Australia dan Timor Leste terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 15 Februari kemarin yang sarat dengan kecurangan dan rekayasa kotor, dan telah membuahkan kejahatan demokrasi yang sangat memalukan di daerah yang dikenal dengan julukan bumi Duan Lolat itu.

"Kita berharap agar aparat penegak hukum bisa kembali memulihkan luka batin masyarakat MTB dengan penanganan dan penegakan hukum yang adil dan bermartabat," katanya.

Menurut Oratmangun, jika dalam penanganannya salah maka hal tersebut justru bisa menumbuh suburkan bibit - bibit 'proxy war' sebagaimana yang telah disinyalir oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Indikator proxy war inipun telah dikemukakan berulangkali di berbagai forum di MTB, namun ternyata praktek-praktek kejahatan demokrasi yang terstruktur dipamerkan secara arogan oleh Penyelenggara Pemilukada di MTB" tegasnya.

Mantan sekretaris komisi A pada DPRD Provinsi Maluku ini membeberkan sejumlah temuan yang ditemukan oleh tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Dharma Oratmangun  Markus Faraknimela (DOA) seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang digunakan oleh penyelenggara, rekomendasi Panwaslih untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diabaikan begitu saja oleh KPUD MTB, praktek money politik atau politik uang yang berlangsung sangat terbuka, serta dugaan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke berbagai desa dan kecamatan untuk memenangkan pasangan tertentu yang didukung penguasa.

"Hal ini telah meluluhlantakkan nilai-nilai kultural Duan Lolat dan yang pasti telah menggerogoti kearifan demokrasi Pancasila," ucapnya.

Oratmangun katakan, sehubungan dengan itu, maka tim kuasa hukum pasangan DOA telah mendorong proses hukum dengan adil dan bermartabat agar dilaksanakan sehubungan dengan dugaan kecurangan dan kejahatan politik dalam pemilukada di MTB.

"Proses-proses temuan dan laporan pelanggaran pilkada tersebut sudah diteruskan saat ini oleh Panwas menjadi Penyidikan, dan kini sedang ditangani Polres MTB. Para Komisioner KPUD MTB segera akan diperiksa oleh Aparat Kepolisian, termasuk para pelaku kejahatan money politic yang telah menjalani pemeriksaan," tuturnya.

Dijelaskan Oratmangun, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)  dan pada hari Senin (6/3) kemarin dan MK telah melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan dinyatakan telah lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 PMK 1/2016 dan dibuktikan dengan akta permohonan lengkap nomor 12/PAN.MK/2017.

Oratmangun anambahkan, sejumlah hal yang diperiksa dan memenuhi unsur tersebut meliputi : permohonan tertulis, daftar alat bukti, alat bukti surat atau tertulis, dan alat bukti lain berupa surat kuasa dari Paslon DOA kepada kuasa hukum dan dokumen digital atau softcopy.

"Selain itu juga laporan pelanggaran kode etik telah kami ajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan segera akan disidangkan," pungkasnya. (MP-14)

Demikianlah Artikel Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada

Sekianlah artikel Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Gejolak Instabilitas Di Kabupaten MTB Akibat Pilkada dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2017/03/gejolak-instabilitas-di-kabupaten-mtb.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: