Judul : Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut
link : Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut
Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut
"Kalau tidak, harga barang yang diharapkan bisa turun lima persen saja belum bisa dilaksanakan sebab terbentur masalah bongkar muat di pelabuhan setempat," katanya di Ambon, Selasa (4/4).
Dia menjelaskan, Gerai Maritim untuk menjaga harga bahan pokok wilayah Indonesia Timur, maka Kementerian Perdagangan menjalankan program tersebut.
"Jadi harus ada perhatian pemerintah daerah setempat, bagaimana mendukung program tol laut ini dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung guna melayani kegiatan bongkar muat dari kapal tol laut yang sandar di pelabuhan setempat," ujarnya.
Gerai maritim ini bisa baik dan menguntungkan masyarakat setempat, lanjutnya, kalau disediakan sarana pendukung.
Menurutnya, ada beberapa pelabuhan di Maluku yang sudah disinggahi kapal tol laut namun setelah bongkar muat kegiatan bongkar barang di pelabuhan dilakukan para buruh pelabuhan karena belum ada sarana pendukung seperti mobil pengangkut kontainer menuju gudang penyimpangan.
Karena itu, katanya, harga sejumlah barang kebutuhan pokok masih tergolong tinggi, padahal dengan adanya program tol laut diharapkan harga barang-barang turun.
Dia mencontohkan, kalau di Kota Ambon harga gula pasir saat ini Rp15.000/kg, maka harganya sama juga terjadi di Dobo, Namlea bahkan di Tual, namun karena belum ditunjang sarana pendukung sehingga harga gula di daerah-daerah itu masih tinggi.
Hal itu karena ada biaya bongkar muat di pelabuhan yang harus dikeluarkan pihak perusahaan yang memasok barang-barang kebutuhan itu.
Jika sudah ada sarana seperti mobil pengangkut kontainer, maka perusahaan yang punya barang bisa langsung mengangkut barangnya ke gudang tanpa harus bongkar muat lagi di pelabuhan.
Bustaman mengatakan, sampai sekarang ini kapal tol laut yang sudah menyinggahi pelabuhan di Maluku yakni Pelabuhan Maluku Barat Daya (MBD), Aru, dan Namlea.
"Sekarang ini Kabupaten Buru Selatan (Bursel) juga sudah mengusulkan untuk kapal tol laut bisa menyinggahi Pelabuhan Namrole, berarti sarana pendukung juga harus tersedia di sana," ujarnya.
Hal ini sangat baik guna meratakan harga, lanjutnya, jadi hal ini tergantung dari pemerintah kabupaten dan kota setempat, karena nanti yang bertanggungjawab untuk mengelola Gerai Maritim itu kebijakannya dari Pemda setempat, bahkan kapal tol ini juga harus menyinggahi Pelabuhan Ambon. (MP-6)
Demikianlah Artikel Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut
Sekianlah artikel Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2017/04/pemerintah-kabupatenkota-harus.html
0 Response to "Pemerintah Kabupaten/Kota Harus Mendukung Tol Laut"
Posting Komentar