DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi

DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi
link : DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi

Baca juga


DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi

Rumra: KPU Harus Alokasikan Anggaran Lebih Berimbang

Ambon, Malukupost.com - Komisi A DPRD Maluku menilai tingkat kesulitan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya lebih tinggi sehingga KPU harus mengalokasikan anggaran yang lebih berimbang. "Malteng itu wilayahnya luas dan yang terjauh adalah Pulau Banda kemudian jumlah pemilih banyak, tetapi di Kepulauan Aru dan MBD memiliki pulau-pulau yang jauh dan tingkat kesulitan lebih tinggi," kata wakil ketua komisi A DPRD setempat, Amir Rumra di Ambon, Kamis (27/7).
Ambon, Malukupost.com - Komisi A DPRD Maluku menilai tingkat kesulitan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya lebih tinggi sehingga KPU harus mengalokasikan anggaran yang lebih berimbang.

"Malteng itu wilayahnya luas dan yang terjauh adalah Pulau Banda kemudian jumlah pemilih banyak, tetapi di Kepulauan Aru dan MBD memiliki pulau-pulau yang jauh dan tingkat kesulitan lebih tinggi," kata wakil ketua komisi A DPRD setempat, Amir Rumra di Ambon, Kamis (27/7).

Penjelasan Amir Rumra terkait belum adanya kesepakatan tim anggaran Pemprov Maluku dengan KPU untuk menetapkan besaran anggaran pilkada serentak gubernur dan wagub tahun 2018. Padahal batas waktunya hanya sampai 31 Juli 2017 sudah harus ada penetapan.

Politisi PKS ini mengatakan, KPU seharusnya menggunakan variabel yang lebih jelas dalam menetapkan besaran dana untuk penyelenggaraan pilkada di sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Maluku.

Karena dalam usulan dana pilkada sebesar Rp199 miliar. Jumlah dana yang dialokasikan untuk Kabupaten Maluku Tengah mencapai Rp1 miliar dan lebih besar dari Kabupaten Kepulauan Aru Rp100 juta lebih untuk biaya transportasi dan menginap bagi PPK dan KPPS.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru banyak pulau tetapi tidak memiliki armada transportasi lokal dan DPRD melihat hitungan KPU itu agak berbeda dengan daerah lain.

"Untuk Kepulauan Aru itu semua kecamatan ada pada pulau-pulau tersendiri. Itu yang memang sistem penghitungan transportasi PPK maupun KPU dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi pemilukada itu sangat repot," ujar Amir Rumra.

KPU yang tidak memakai standar hitungan seperti itu, kira-kira hitungannya satu PPK dan satu KPPS itu berapa rupiah lalu dihitung, nantinya ditambahkan dengan variabel tingkat kesulitan wilayah untuk transportasinya.

"Kalau di Malteng jalur transportasi sangat lancar, tetapi kalau di Kepulauan Aru justru sangat sulit mendapatkan transportasi, dan wilayah ini memiliki 545 pulau dan terbanyak di Maluku yang berjuluk provinsi seribu pulau," katanya. (MP-3)


Demikianlah Artikel DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi

Sekianlah artikel DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2017/07/dprd-maluku-menilai-tingkat-kesulitan.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DPRD Maluku Menilai Tingkat Kesulitan Di Kepulauan ARU-MBD Tinggi"

Posting Komentar