Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana

Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana
link : Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana

Baca juga


Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana

Ambon, Malukupost.com - Operator komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang sengaja mengubah surat keputusan gubernur Maluku terhadap 13 nama guru honorer yang telah dialihkan ke pemprov harus diproses pidana. "Ada 270-an guru honorer Kabupaten Maluku Tenggara yang dialihkan ke pemprov namun operator sengaja mengubah 13 nama guru honorer dengan orang baru merupakan sebuah perbuatan pidana sehingga DPRD perlu mengeluarkan rekomendasi hukum," kata anggota DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Selasa (31/10).
Ambon, Malukupost.com - Operator komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang sengaja mengubah surat keputusan gubernur Maluku terhadap 13 nama guru honorer yang telah dialihkan ke pemprov harus diproses pidana.

"Ada 270-an guru honorer Kabupaten Maluku Tenggara yang dialihkan ke pemprov namun operator sengaja mengubah 13 nama guru honorer dengan orang baru merupakan sebuah perbuatan pidana sehingga DPRD perlu mengeluarkan rekomendasi hukum," kata anggota DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Selasa (31/10).

Pengalihan para abdi sipil negara termasuk guru honorer dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku kepada pemerintah provinsi ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Akibatnya, kata Luthfi, jumlah ASN provinsi yang awalnya sekitar 4 ribuan orang kini naik menjadi lebih dari 11 ribu orang pegawai sehingga pemprov harus menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai setiap tahunnya.

Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan operator komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara yang sengaja menggantikan 13 nama guru honorer sesuai SK gubernur telah dipecat.

"Terkait masalah pergantian nama belasan guru honorer itu juga sudah diselesaikan, dan pelakunya langsung dipecat, dan untuk satu orang guru masih bermasalah karena ada keberatan dari kepala sekolahnya," tandas Richard.

Sementara ketua komisi d DPRD Maluku, Saadiyah Uluputty menjelaskan, saat komisi melakukan kunjungan pengawasan ke Kabupaten Maluku Tenggara menemukan kasus pergantian SK gubernur oleh operator pada Dinas Pendidikan Malra ini sudah diselesaikan.

Hanya saja tersisa dua guru yang nama mereka ada dalam sk gubernur dan masih melakukan aktivitas mengajar namun belum menerima pembayaran gaji. (MP-4)


Demikianlah Artikel Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana

Sekianlah artikel Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2017/10/operator-malra-mengubah-sk-gubernur.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana"

Posting Komentar