UMP Maluku Masih Di Bawah KHL - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul UMP Maluku Masih Di Bawah KHL, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : UMP Maluku Masih Di Bawah KHL
link : UMP Maluku Masih Di Bawah KHL

UMP Maluku Masih Di Bawah KHL

Ambon, Malukupost.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Maluku menyebutkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp2,222 juta sebenarnya masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak (KHL) daerah ini sebesar Rp2,5 juta.

"Sebenarnya banyak pengusaha yang berpikir kalau UMP itu merupakan standar paling tinggi dalam membayar upah buruh, padahal penetapan UMP hanya sebagai standar yang paling minim," kata Ketua KSBSI Maluku Yehezkel Haurissa di Ambon, Selasa (7/11).

Menurut dia, banyak pengusaha di daerah ini yang masih membayar karyawan atau buruh mereka jauh di bawah standar UMP.

Dia mencontohkan pengusaha warung kopi, restoran, penginapan, maupun perusahaan besar termasuk perusahaan pers membayar gaji karyawan hanya di kisaran Rp1 juta hingga Rp1,3 juta.

"Para karyawan atau buruh sebenarnya berada dalam posisi yang sangat lemah karena sangat takut dipecat kalau melakukan aksi menuntut kenaikan upah," tandas Yehezkel.

Tetapi di sisi lain, ada peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan penetapan UMP seharusnya sejajar dengan tingkat kebutuhan hidup layak di suatu daerah.

Kota Manado (Sulawesi Utara) memiliki UMP di atas Rp3 juta, padahal tingkat kemahalan dan biaya hidup masyarakat daerah itu tidak jauh berbeda dengan Maluku.

"Seharusnya standar UMP yang ditetapkan sebesar Rp2,222 juta di Maluku ini hanya diberlakukan bagi mereka yang baru masuk kerja atau yang bukan kategori tenaga kerja ahli atau nonskill," katanya.

Kemudian setelah dilakukan penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan Daerah, tidak pernah ada surat masuk yang menyatakan keberatan sehingga perusahaan dianggap mampu melaksanakannya. (MP-2)

Demikianlah Artikel UMP Maluku Masih Di Bawah KHL

Sekianlah artikel UMP Maluku Masih Di Bawah KHL kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel UMP Maluku Masih Di Bawah KHL dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2017/11/ump-maluku-masih-di-bawah-khl.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: