Judul : KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif
link : KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif
KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif
 |
| Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini |
“Tentu kejadian ini sangat luar biasa, sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” kata Amel di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 16 Januari 2018.
Apalagi, Amel memandang kejadian semacam ini bukanlah hal baru. Karena sejak pemerintahan masa Orde Baru, provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini mengalami problematika kesehatan yang rentan bagi anak dan perempuan.
“Terkadang masalah jarak pemukiman warga dan puskemas, ketersediaan tenaga kesehatan, keterbatasan vaksin dan obat menjadi alasan yang dijadikan pembenaran terjadinya KLB. Padahal kalau boleh jujur, kan ini bukan sekarang saja baru terjadi tetapi sejak zaman Orde Baru,” ungkap Amel.
Kementerian Kesehatan, lanjut Amel, harus segera bertindak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak serta instansi terkait. Pembentukan task force diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah implementatif, memonitoring serta mengevaluasi pelaksananan dalam penanggulangan campak dan gizi di Papua.
Menurutnya, kementerian yang dipimpin Nila Moeloek itu mesti menjadi leading sector.
“Saya berharap Kemenkes bisa bertindak cepat dan proaktif sebagai komando, tidak harus menunggu laporan ataupun bantuan dari Pemda setempat. Program imunisasi nasional harus menjangkau daerah perbatasan dan terpencil. Kemenkes harus menjadi motor penggerak dalam penanggulangan masalah kesehatan di negeri ini,” tegas Legislator Jawa Tengah VII ini.
Dia menambahkan, Otonomi Khusus Papua tidak boleh dijadikan dalih bahwa KLB ini tanggung jawab dari pemerintah daerah Papua semata. Kasus seperti ini harus mendapatkan penanganan medis yang optimal. “Dalam kasus KLB di Papua adalah hal yang tidak tepat untuk saling melempar tanggung jawab,” imbuhnya.
Amel juga mengharapkan adanya pendistribusian tenaga medis serta pembangunan dan perbaikan sarana kesehatan di Papua. Untuk menangani gizi buruk, pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi.
Penulis : Ilham Iskandar
Editor : Jumardi Ramling
Demikianlah Artikel KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif
Sekianlah artikel KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2018/01/klb-gizi-buruk-di-asmat-dpr-minta.html
0 Response to "KLB Gizi Buruk di Asmat, DPR Minta Kemenkes Lebih Responsif"
Posting Komentar