OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Bone, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Ragam, Artikel Terbaru, Artikel Update, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif
link : OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif

OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif

BONEPOS.COM - Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap individu atau bahkan kelompok tidak akan bisa dilepaskan oleh pengaruh maupun hegemoni politik. Politik sudah menjadi suatu fitrah bagi setiap insan.

Oleh karenanya setiap individu khususnya dalam Negara demokrasi memiliki pengaruh untuk menentukan jalan politik bagi negaranya.

Di Indonesia misalnya, arah politik Negara bisa ditentukan dengan suatu konstitusi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan politik (politik hukum). Yang tentunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Atau penentuan sirkulasi dalam meraih tampuk kekuasaan bisa dilaksanakan dengan cara pemilihan umum langsung (Pemilu), dengan mengedepankan asas langsung, umum, bersih, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).

Semua agenda politik itu akan berjalan dengan lancar jika ada partisipasi aktif dari masyarakatnya. masyarakat sipil (civil society) memiliki peran penting untuk terus melakukan control terhadap setiap kebijakan pemerintah (social of control). Maka dari itu, upaya untuk terus aktif dalam memberikan aspirasi harus terus dihidupkan, agar tidak terjadi suatu penyimpangan dan penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power).

Jika demokrasi diartikan sebagai istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hal politik.

Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan atapun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.

Proses berdemokrasi pada pemerintahan Negara Indonesia harus dijamin oleh lembaga-lembaga Negara terkait, baik di pusat maupun daerah, seperti Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Mereka harus meyakinkan rakyat bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Presiden sebagai kepala Negara dan pemerintahan harus memastikan bahwa jajaran kabinetnya bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.

Sedangkan di sisi lain lembaga legislatif yang merumuskan dan menetapkan garis-garis politik Negara harus mampu membuat regulasi yang relevan dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan Negara. Pada sisi lain pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi Negara harus berjalan dengan baik dan seimbang. Idealnya adalah setiap lembaga Negara berkoordinasi guna bekerja sama dalam mewujudkan tujuan Negara.

Aktualisasi Etika Politik

Prof. A. Qodri Azizy dalam Membangun Integritas Bangsa (2004) menyebutkan etika politik adalah etika yang berkaitan dengan masalah-masalah politik atau perilaku politik yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana politik atau politikus (politician).

Setiap politisi harus mengedepankan nilai-nilai moral etik (konwladge, attitude and morality) dalam menjalankan mandat kepemimpinannya. Oleh sebab itu setiap politikus juga harus siap dengan pertanggung jawaban moral ketika terjadi kecacatan dalam kepemimpinannya.

Permasalahannya adalah banyak para politikus yang abai akan nilai-nilai moral etik yang melekat pada dirinya. Bahkan banyak sekali para politikus yang dengan sengaja melakukan tindakan-tidakan yang tak etis dan meruntuhkan wibawanya secara pribadi maupun institusional.

Misalnya para politikus yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dengan gigih dan dengan berbagai cara tetap bersikukuh untuk terus memimpin suatu institusi tertentu, yang bahkan jika dilihat dari sisi moral etis atau kepantasan sudah tak layak. Beda halnya dengan Negara-negara yang dari segi budaya politiknya maju, tidak segan-segan untuk mundur dari jabatanya, sekalipun belum ada vonis tetap dari pengadilan.

Maka dari itu setiap polikus harus memahami dan mengaktualisasi Pedoman moral etik yang ada di masyarakatnya. Jangan sampai ada politikus yang menjalankan jabatan publik namun miskin kepercayaan dari masyarakat. Karna tidak mungkin seorang pejabat yang cacat dari segi moralitasnya mampu memipin suatu institusi Negara dengan baik, berwibawa dan efektif.

Upaya Membangun Gerakan Politik

Membangun gerakan budaya politik di Indonesia bisa melaui jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kultur yang berkembang dan menjadi kesadaran bersama dimana pendidikan itu dijawantahkan.

Artinya penanaman nilai-nilai positif yang berkembang di masyarakat harus ditransmisikan beriringan dengan pemahaman norma, etika dan sikap politik menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam hal pemahaman politik, partai politik memiliki peran yang sangat strategis selain melakukan kaderisasi partai, yaitu dalam memberikan suatu pendidikan politik (education political), karna seyogianya partai politik harus mampu memberikan suatu pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, agar masyarakat mampu menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adanya penyamaan persepsi dan pemahaman terkait dengan politik yang baik, akan menyebabkan terjadinya suatu siklus atau sirkulasi gerakan politik yang sehat dan konstruktif. Perilaku politik yang aspiratif dan akomodatif oleh para pemangku jabatan, akan selaras dengan partisipasi politik aktif dari masyarakat umum.

Yang tak kalah penting adalah adanya transformasi politikus senior menjadi seorang negarawan, seorang negarawan yang selalu berfikir mengenai kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok.

Transformasi politikus menjadi seorang negarawan sangat dibutuhkan masyarakat. Ditengah krisis kepemimpinan ini seorang negarawan akan menjadi contoh serta panutan dalam proses berpolitik, berdemokrasi, berbangsa dan bernegara tentunya.

Oleh: Moh. Mansyur, Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pegiat Literasi Politik dan Hukum

Editor     : Jumardi Ramling

Demikianlah Artikel OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif

Sekianlah artikel OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel OPINI: Membangun Budaya Politik Yang Konstruktif dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2018/01/opini-membangun-budaya-politik-yang.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: