Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah

Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah - Hallo sahabat KABAR KATANYA, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita, Artikel Daerah, Artikel Kabar, Artikel Kabar Katanya, Artikel Maluku, Artikel Ragam, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah
link : Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah

Baca juga


Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah

Ambon, Malukupost.com - Program pemekaran daerah otonom baru (DOB) masih bergantung pada kebijakan DPR RI serta DPD RI untuk memperjuangkan pencabutan moratorium yang dikeluarkan pemerintah. "Perjuangan pemekaran wilayah tergantung DPR RI bersama DPD agar moratorium pemerintah bisa dicabut dan diproses penetapan peraturan pemerintah," kata ketua komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans di Ambon, Senin (28/5).
Ambon, Malukupost.com - Program pemekaran daerah otonom baru (DOB) masih bergantung pada kebijakan DPR RI serta DPD RI untuk memperjuangkan pencabutan moratorium yang dikeluarkan pemerintah.

"Perjuangan pemekaran wilayah tergantung DPR RI bersama DPD agar moratorium pemerintah bisa dicabut dan diproses penetapan peraturan pemerintah," kata ketua komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans di Ambon, Senin (28/5).

Untuk Provinsi Maluku sendiri terdapat 13 DOB dari berbagai kabupaten dan kota yang diusulkan ke pemerintah, bahkan ada yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI.

Menurut dia, meski kebijakan pemerintah yang mengeluarkan moratorium sementara waktu untuk tidak melakukan pembentukan daerah otonom baru, namun proses kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya tetap berjalan.

Usulan 13 DOB oleh pemprov bersama DPRD untuk membangun daerah ini merupakan wujud dari program Nawacita Presiden Joko Widodo bersama Wapres JK untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dalam hal ini kawasan Timur Indonesia Tujuannya untuk pembangunan dan mengejar ketertinggalan daerah yang selama ini terjadi diskriminasi anggaran dan pembangunan.

"Jadi tetap berproses dan tidak diam, apalagi di provinsi tidak ada lagi masalah, kecuali untuk beberapa calon DOB di Maluku yang belum mendapat persetujuan DPRD kabupaten induk seperti di Kabupaten Maluku Tengah," jelas Melkias Frans.

Misalnya rencana pemekaran Kecamatan Banda, Seram Utara Raya, Lease-Salahutu, sehingga terkesan tidak ikhlas untuk dibentuk daerah otonom baru.

Kemudian untuk Kabupaten Seram Bagian Barat juga ada beberapa calon DOB yang belum mendapat persetujuan DPRD atau Pemkab setempat seperti Talabatai dan Huamual.

Sedangkan untuk calon DOB yang sudah dinyatakan lengkap persyaratan administrasinya seperti calon Kabupaten Selatan Daya di Kabupaten Maluku Barat Daya, atau calon DOB Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta dua calon DOB dari Kabupaten Seram Bagian Timur. (MP-3)


Demikianlah Artikel Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah

Sekianlah artikel Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah dengan alamat link https://kabarkatanya.blogspot.com/2018/05/pemekaran-dob-tergantung-pencabutan.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemekaran DOB Tergantung Pencabutan Moratorium Pemerintah"

Posting Komentar